Cegah Penyebaran Covid-19, PP DMI: Semua Pihak Harus Bantu Pemerintah

Surabaya – Provinsi Jawa Timur terus mencatatkan penambahan kasus harian virus corona (Covid-19) dalam beberapa hari terakhir. Sekretaris Tim Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) sekaligus pengamat kesehatan, dr. Ivan Rovian, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi ini.

“Memang persoalan Covid-19 ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Harus ada kerja sama dengan swasta, masyarakat, organisasi masyarakat, karena ini persoalan yang masif dan baru,” kata alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini ketika dihubungi wartawan.

Karena itu, Ivan menilai perlu adanya edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi yang akurat. Sebab, belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang virus ini dan bagaimana cara penyebarannya. “Covid-19 ini adalah pendatang baru yang bisa menyerang ke mana-mana. Bagaimana sih virus ini dan pola penyebarannya, kan tidak semua masyarakat tahu,” tegasnya

Apalagi, dia meneruskan, kesimpangsiuran informasi berpotensi kian bertambah besar lantaran banyaknya teori-teori yang dikeluarkan pakar kesehatan yang terkadang saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain. “Kalau tidak ada edukasi, maka kita bisa melihat, ya, akan panen terus. Ini yang harus kita jaga untuk memutus mata rantai penyebarannya,” ucap dia.

Khusus Jawa Timur, Ivan bersyukur karena seluruh elemen organisasi masyarakat sudah aktif dalam memberikan edukasi dan membantu penanganan Covid-19. Tanpa ada permintaan, baik NU, Muhamadiyah, dewan masjid, dan ormas kepemudaan semuanya aktif bergerak membantu penanganan Covid-19. Hal ini memang dibutuhkan kerja sama yang solid dan kuat. Jika tidak, permasalahan ini akan berlaru-larut.

“Yang perlu ditekankan itu adanya informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jangan sampai masyarakat salah mendapatkan informasi lewat media sosial. Ini yang menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang salah sehingga tata laksana untuk melakukan sosialisasi juga ikut salah,” katanya

Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 sekaligus Bendahara Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU), Muhammad Makky Zamzami, menambahkan memang perlu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi pandemi ini. Alasannya, sosialisasi mengenai penularan COVID-19 di masyarakat saat ini memang belum masif.

“Penanganan ini harusnya gotong-royong. Jadi kunci utamanya adalah penyebaran informasi diberikan secara simultan melalui pendekatan-pendekatan yang strategis, baik tokoh agama maupun pemerintah, juga RT dan RW,” pungkasnya.

Berdasarkan data laporan harian Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, per Rabu (27/5) pertambahan kasus di Jatim tercatat sebanyak 199, sehingga totalnya menjadi 4.142 kasus. Tambahan ini adalah tambahan tertinggi untuk semua provinsi. Jumlah pertambahan harian itu, bahkan melebihi angka kasus baru di DKI Jakarta yang hanya sebanyak 97 pasien.