Politisi Republik Thomas Massie Ajukan Delagasi Pemakzulan untuk Menhan AS Pete Hegseth Terkait Perang Iran
2 min read
Amerika Serikat – Anggota Kongres dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, secara resmi memperkenalkan delapan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Langkah ini mencakup dugaan pelanggaran Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973 (War Powers Resolution), serta berbagai pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman dan Venezuela.
Langkah politisi Republik ini terjadi beberapa hari setelah partai Presiden AS Donald Trump mengalami kekalahan telak dalam pemilihan paruh waktu (midterm). Gerakan pemakzulan tersebut memicu pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) yang dijadwalkan paling cepat pada pekan ini.
Massie menuduh Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaannya dan secara ilegal mengobarkan perang di Iran. Ia juga menyoroti serangan sekolah pada hari-hari awal perang yang menewaskan 120 anak akibat serangan udara Amerika Serikat.
Massie menggunakan prosedur khusus yang mewajibkan DPR untuk membahas resolusinya dalam waktu dua hari. Artinya, pemungutan suara dapat berlangsung paling cepat pada hari Rabu di DPR yang saat ini masih dikuasai oleh Partai Republik, dengan potensi beberapa anggota legislatif dari kubu sendiri bergabung bersama Partai Demokrat untuk mendukung dakwaan tersebut.
Trump Tetap Berikan Dukungan Penuh pada Hegseth
Meskipun pemakzulan akan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Trump, Presiden AS tersebut menegaskan kembali dukungannya kepada Hegseth. Trump menyatakan akan tetap berdiri di samping Hegseth sekiranya dimakzulkan. Ia juga memuji kinerja Hegseth yang dinilai telah melakukan pekerjaan dengan baik dan memenangkan perang di Iran serta Venezuela, merujuk pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Sekalipun Hegseth nantinya dimakzulkan oleh DPR, ia tidak akan otomatis langsung dicopot dari jabatannya. Proses vonis dan pemecatan memerlukan mayoritas dua pertiga suara di Senat, sebuah rintangan yang jauh lebih berat, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih mayoritas Senat pada 3 Januari mendatang.
Kekalahan pemilu baru-baru ini telah memicu perpecahan di internal Partai Republik. Kondisi ini berpotensi membuat sejumlah anggota parlemen memilih untuk abstain dalam pemungutan suara, sehingga membuka peluang lebih besar bagi resolusi pemakzulan tersebut untuk disahkan.
