PM Inggris Burnham Buka Suara Soal Permintaan Maaf atas Perbudakan, Namun Tolak Pembayaran Reparasi

St. John’s — Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, menyatakan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan Inggris menyampaikan permintaan maaf secara formal atas perannya dalam perdagangan budak transatlantik. Kendati demikian, ia secara tegas menolak gagasan mengenai reparasi finansial.

Melalui tulisannya di The Guardian, beberapa hari sebelum menghadiri KTT Pemimpin Persemakmuran (Commonwealth) di Karibia yang juga dihadiri oleh Raja Charles III dalam tur wilayahnya, pemimpin Inggris tersebut menegaskan bahwa, “kita harus berani menghadapi masa lalu.”

Di tengah besarnya tekanan terhadap London untuk meminta maaf secara resmi atas peran sentralnya dalam perdagangan budak serta memberikan kompensasi kepada negara-negara Karibia, Burnham berjanji untuk membuka dialog yang jujur dan berani demi menjaga masa depan Persemakmuran.

Burnham mengungkapkan keinginannya untuk menyampaikan rasa duka dan penyesalan mendalam atas penderitaan jutaan orang, serta mengakui bagaimana dampak sejarah tersebut masih membentuk dunia hingga hari ini. Namun, ia menegaskan bahwa reparasi finansial bukanlah jawaban yang tepat.

“Saya tidak berpikir bahwa rakyat Inggris saat ini harus bertanggung jawab atas kejahatan masa lalu, sekejam apa pun itu, yang terjadi di zaman yang berbeda, di bawah hukum yang berbeda, dan tanpa keterlibatan pribadi mereka,” tulisnya dalam kolom opini tersebut.

Perdagangan budak transatlantik, lanjut Burnham, merupakan pelanggaran hak-hak orang-orang yang diperbudak secara brutal dan biadab. Sebagai langkah konkret, ia menawarkan dialog terstruktur dengan pihak-pihak yang terdampak.

Mengakui Penderitaan Besar Masa Lalu

Isu perbudakan terus menjadi sorotan utama dalam kunjungan sembilan hari Raja Charles III di tiga negara Karibia, yang juga mencakup pidato di KTT Persemakmuran.

Burnham dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak yang berlangsung dari Minggu hingga Rabu di St.John’s, ibu kota Antigua dan Barbuda.

Organisasi Persemakmuran yang beranggotakan 56 negara dan dipimpin oleh Raja Charles (77), sebagian besar terdiri dari bekas koloni Inggris. Peran sentral Inggris dalam sejarah perbudakan serta perlakuan terhadap mantan wilayah jajahannya telah lama menjadi isu krusial di dalam organisasi tersebut.

“Mendengarkan desakan untuk meminta maaf secara resmi atas nama negara Inggris akan menjadi bagian penting dari proses ini, dan saya terbuka untuk hal itu,” ungkap Burnham.

Selain isu perbudakan, Burnham juga mengungkapkan rencananya untuk meluncurkan program restrukturisasi utang bagi negara-negara Persemakmuran termiskin, yang akan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri dari Partai Buruh, Gordon Brown. Ia berjanji akan bekerja sama dengan mitra global untuk membantu negara-negara tersebut membayar utang dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dengan suku bunga yang lebih baik.

Sebelumnya di Bahama pada Selasa pekan lalu, Raja Charles III mengakui adanya penderitaan besar di masa sila pada pembuka kunjungannya. Sementara itu di Guyana pada Jumat, sang raja mengunjungi lokasi eksekusi warga lokal pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan hening sejenak untuk merenung, sebuah gestur yang dinilai sebagai bentuk kesadarannya atas ketidakadilan masa lalu.

Sejauh ini, Inggris belum pernah meminta maaf secara formal atas perbudakan maupun menyetujui pembayaran reparasi. Negara tersebut mengeruk keuntungan selama berabad-abad dari kolonialisme dan perdagangan budak, meskipun Inggris berargumen bahwa mereka juga memelopori penghapusan perbudakan tersebut. Pada tahun 1833, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang untuk menghapuskan perbudakan di sebagian besar wilayah Kekaisaran Inggris.

Denis O’Brien, pendiri The Repair Campaign yang mengadvokasi reparasi perbudakan bagi negara-negara Karibia, menegaskan bahwa London harus berhenti mengulur waktu dan segera menyampaikan permintaan maaf yang penuh dan formal.

“Ini akan menjadi langkah awal yang signifikan dan simbolis menuju keadilan reparatif,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemimpin Partai Konservatif Inggris, Kemi Badenoch, menyatakan pada Sabtu lalu bahwa tidak ada kebutuhan untuk membuka kembali isu permintaan maaf secara resmi, sembari menegaskan kembali penolakannya terhadap reparasi. Ia mendesak Persemakmuran untuk melihat ke depan dan tidak terus-menerus menengok ke belakang.

“Perbudakan adalah kejahatan yang melibatkan orang-orang dari setiap benua dan wilayah,” tulis Badenoch di platform X. “Kita harus jujur terhadap keseluruhan sejarah, bukan hanya memilih bagian-bagian yang menguntungkan secara politik saat ini.”

Referensi: https://www.france24.com/en/europe/20261031-burnham-says-uk-open-to-slavery-apology-but-rules-out-financial-reparations